Pandeglang – Sebagian warga Pandeglang yang mengaku terdampak dengan sampah di TPA Bangkonol, kembali melakukan aksi demonstrasi menolak sampah dari luar. Aksi ini menunjukkan betapa beratnya dampak yang dirasakan oleh warga lokal terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang diambil oleh pemerintah.
Pada aksi demo menolak sampah yang berlangsung pada Rabu (20/8/2025), warga juga ‘menghadiahkan’ satu truk sampah ke gedung setda setempat, sebagai simbol protes agar pemerintah daerah mengkaji kembali kerjasama pengelolaan sampah dengan lembaga lain. Demonstrasi ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, tetapi merupakan seruan untuk melestarikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Dampak Sosial dan Lingkungan Pengelolaan Sampah
Masalah sampah di TPA Bangkonol telah menjadi isu serius di kalangan warga. Bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi juga memengaruhi kesehatan masyarakat. Menurut laporan, semakin banyaknya tumpukan sampah dapat menyebabkan berbagai penyakit dan merusak ekosistem sekitar. Banyak warga yang merasa khawatir atas kondisi ini, dan mereka berhak untuk menyuarakan pendapat mereka.
Dalam aksi ini, pendemo berorasi dan mengungkapkan harapan agar pemerintah tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek dalam pengelolaan sampah. Mereka menginginkan adanya pendekatan yang lebih berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Seperti dikatakan orator Diki, Pandeglang adalah “Kota Sejuta Santri Seribu Ulama” dan “Kota Wisata”, dan seharusnya tidak dijuluki “Kota Sampah”. Pendapat ini disisipkan dalam yel-yel yang menggugah semangat warga untuk bersatu melestarikan lingkungan.
Merumuskan Strategi Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan
Tuntutan untuk meninjau kembali kebijakan pengelolaan sampah mencerminkan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam solusi. Menurut A. Yani, aksi massa tersebut adalah bentuk aspirasi dari warga yang merasakan dampak langsung dari kebijakan yang diambil. Ketidakpuasan ini harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, yang diharapkan bisa menemukan alternatif lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, pengelolaan sektor pariwisata dan pemberdayaan UMKM di daerah juga dapat menjadi jalan keluar yang lebih baik dibandingkan dengan mengandalkan pengelolaan sampah dari luar. Potensi lokal yang tak dimanfaatkan secara optimal harus dieksplorasi untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Warga berharap pemerintah lebih fokus dan mendengarkan aspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi yang ada dan tidak hanya berorientasi pada solusi sesaat.
Pengunjuk rasa mendesak untuk ditemui oleh Bupati atau perwakilan pejabat di lingkungan Pemkab Pandeglang, namun sayangnya tak ada satupun yang datang menemui mereka. Hal ini semakin menambah rasa frustrasi di antara massa aksi. Setelah kecewa tidak mendapatkan respons, mereka pun melanjutkan aksi ke gedung DPRD. Tindakan ini menunjukkan betapa kerasnya mereka memperjuangkan hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan aman. (Red)
