Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang sedang mendorong pengembang perumahan untuk segera menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kabupaten. Tindakan ini dianggap sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang positif serta memastikan fasilitas publik yang memadai bagi masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Mahfudz Fudianto, mengungkapkan komitmennya untuk mendukung investasi di daerah yang dikenal sebagai Kota Seribu Industri. “Investasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi kita, tetapi kepatuhan terhadap regulasi juga tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Mendukung Iklim Investasi yang Sehat
DPRD memandang bahwa penyerahan PSU kepada pemerintah adalah langkah fundamental dalam mendukung investasi yang berkelanjutan. PSU mencakup semua infrastruktur yang diperlukan untuk kenyamanan masyarakat, termasuk akses jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Dengan memenuhi tanggung jawab ini, pengembang tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas.
Dalam sebuah survei, sekitar 70% masyarakat menyatakan bahwa akses terhadap fasilitas umum sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk berinvestasi dalam properti. Ketidakpastian mengenai ketersediaan PSU bisa membuat calon pembeli ragu untuk bertransaksi. Keputusan ini berpotensi merugikan ekonomi lokal, mengingat sektor properti turut berkontribusi pada pendapatan daerah.
Pentingnya Komitmen Pengembang
Mahfudz Fudianto juga menekankan bahwa penyerahan PSU bukan hanya masalah administratif. “Jika PSU belum diserahkan, konsumen akan menghadapi risiko nyata, seperti kurangnya penerangan jalan dan sistem drainase yang buruk,” jelasnya. Hal ini dapat merusak reputasi pengembang di mata masyarakat dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi lebih lanjut di kawasan tersebut.
Melalui dialog yang konstruktif dengan pengembang, DPRD berharap dapat menciptakan kesepakatan win-win. Pengembang diharapkan melaksanakan kewajibannya dengan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari komunitas yang lebih besar, di mana kepuasan masyarakat menjadi prioritas. Pemerintah daerah pun berjanji untuk memberikan kemudahan dalam proses persetujuan dan izin, selama pengembang memenuhi standar yang ditetapkan.
Kesadaran terkait tanggung jawab sosial ini harus terus ditanamkan, sehingga investasi yang masuk ke Kabupaten Tangerang tidak hanya menguntungkan pengembang, tetapi juga seluruh masyarakat. Dengan kerja sama yang baik antara semua pihak, diharapkan pembangunan akan berjalan lancar dan masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.
