KONTROVERSI BUPATI PATI – Nama Bupati Pati Sudewo tengah menjadi sorotan publik karena sejumlah kontroversi yang menyita perhatian masyarakat.
Nama Sudewo semakin terkenal setelah meluncurkan kebijakan yang mengundang emosi warga Pati, hingga berujung pada demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu.
Kebijakan yang dimaksud adalah kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%, sebuah langkah yang diambil setelah 14 tahun tidak ada penyesuaian tarif.
Kebijakan Kontroversial Kenaikan PBB-P2
Keputusan untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% diambil dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi pembangunan. Namun, reaksi masyarakat menunjukkan bahwa kenaikan yang terlalu mendadak ini sangat memberatkan, terutama bagi warga yang saat ini sudah menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Hasil survei menunjukkan bahwa kurang dari 30% warga Pati setuju dengan keputusan tersebut, mencerminkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mencari solusi alternatif yang lebih inklusif dan tidak membebani masyarakat dengan pajak yang sangat tinggi.
Sikap dan Respon Bupati Terhadap Protes
Menanggapi protes yang berlangsung, Bupati Sudewo melakukan pernyataan yang dianggap arogan. “Silakan demo, 5.000 orang saja tidak apa-apa, bahkan 50.000 pun saya tak gentar,” ungkapnya. Pernyataan ini tak hanya meningkatkan ketegangan, tetapi juga mendapatkan teguran dari Gubernur Jawa Tengah yang menyerukan agar kenaikan tarif tersebut dibatalkan.
Menyusul respons tersebut, banyak warga yang merasa terpinggirkan dan bertekad untuk menunjukkan kekuatan mereka di jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan bagi terciptanya keadilan sosial.
Dampak dari Demonstrasi Besar Warga Pati
Demonstrasi yang diikuti puluhan ribu warga Pati menjadi sorotan media dengan tagar #PatiMelawan. Sambil membawa dukungan logistik dan mendirikan posko, mereka menunjukkan unity serta komitmen untuk bertahan dalam memperjuangkan hak mereka. Aksi ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah kabupaten, menarik perhatian banyak pihak akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan nasib daerah mereka.
Aksi massa ini juga memberi pelajaran berharga bagi pemerintah tentang pentingnya mendengarkan suara rakyat dan mencari solusi bersama. Kesadaran kolektif ini menjadi bukti bahwa rakyat memiliki peran yang signifikan dalam pemerintahan yang baik.
Kontroversi Lainnya di Sekitar Bupati Sudewo
-
Kekayaan yang Memicu Pertanyaan
Bupati Sudewo disebut memiliki kekayaan fantastis yang mencapai lebih dari Rp 30 miliar. Kekayaan ini mencakup beberapa properti di berbagai kota besar, tetapi sampai saat ini data kekayaan tersebut belum tercatat secara resmi dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Ketidakjelasan ini semakin memicu tanda tanya masyarakat, menambah daftar pertanyaan terkait transparansi pemerintahan.
-
Kegiatan Hiburan yang Disorot
Dalam acara resmi penyerahan akta badan hukum koperasi, Sudewo mengundang grup dangdut yang kontroversial. Penampilan mereka di pentas tersebut mendapat kecaman dari warga yang merasa bahwa hal itu mencoreng citra pemerintah daerah, sekaligus menciptakan kesan tidak profesional dalam menghadiri acara resmi.
-
Pemecatan Pegawai RSUD Soewondo
Keputusan Sudewo untuk memecat 220 pegawai honorer di RSUD Soewondo tanpa pesangon mengundang perdebatan. Banyak dari mereka yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun. Hanya jaminan hari tua yang diberikan sebagai pengganti, tanpa ada kompensasi yang sesuai masa kerja. Situasi ini semakin rumit ketika Pemkab membuka lowongan untuk 330 pegawai baru, menimbulkan kecurigaan mengenai motif di balik keputusan itu.
Tersangkut Kasus Dugaan Suap
Di tengah hiruk pikuk kontroversi tersebut, Bupati Sudewo juga terseret dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan akan mendalami lebih lanjut peran Sudewo dalam kasus tersebut. Dugaan ini menambah rantai panjang masalah yang harus dihadapi oleh Bupati, dan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga integritas.
Saat ini, masyarakat berharap agar semua pihak bersabar menunggu perkembangan kasus ini, dengan harapan bahwa kejelasan dan keadilan segera terwujud.
