Ribuan warga Pati, Jawa Tengah, baru-baru ini menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut pelengseran Bupati Pati. Aksi ini berlangsung di depan Kantor Pemkab Pati dan berujung pada kericuhan yang melibatkan banyak orang.
Kericuhan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah daerah yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meskipun tidak semua objek pajak dikenakan kenaikan tersebut, reaksi masyarakat sangat besar, terutama setelah Bupati membuat pernyataan yang dianggap tidak peka.
Penyebab Aksi Unjuk Rasa
Kenaikan tarif pajak ini menjadi titik temu kemarahan warga, yang merasa kebijakan ini tidak adil. Banyak di antara mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi dan melihat bahwa kenaikan pajak hanya akan menambah beban mereka. Pada saat yang sama, pernyataan Bupati yang mempersilakan masyarakat untuk berunjuk rasa dalam jumlah besar juga dianggap tidak memperhatikan perasaan orang banyak.
Warga yang tidak senang dengan keputusan tersebut memutuskan untuk melakukan aksi donasi, mengumpulkan air mineral kemasan yang kemudian diletakkan di sepanjang trotoar depan pendopo Kabupaten. Tindakan ini bukan hanya sebagai protes, tetapi juga mencerminkan rasa persatuan di antara masyarakat Pati.
Penanganan Kericuhan dan Dampaknya
Saat aksi berlangsung, kericuhan mulai meningkat sekitar pukul 11.30 WIB. Beberapa pengunjuk rasa mulai melakukan tindakan anarkis dengan melemparkan benda-benda ke arah petugas, yang memicu aparat keamanan untuk mengeluarkan gas air mata. Akibatnya, banyak peserta aksi yang panik dan mencoba menyelamatkan diri.
Kejadian ini bukan hanya mengakibatkan kerugian material, seperti kaca jendela bangunan Pemkab Pati yang pecah, tetapi juga memancarkan rasa ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat. Saksi mata melaporkan bahwa sebuah mobil terbakar dan diduga milik aparat keamanan ikut terjebak dalam kerumunan massa. Ini menunjukkan betapa tegangnya situasi saat itu.
Status Korban dan Respon Aparat
Polisi memberikan klarifikasi terkait rumor adanya korban jiwa dalam aksi tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pengecekan di sejumlah rumah sakit, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada laporan korban meninggal dunia, meski terdapat 34 orang yang terluka.
Pasien yang mengalami sesak napas akibat gas air mata telah mendapatkan perawatan dan diperbolehkan pulang. Selain itu, laporan juga mencatat bahwa tujuh anggota kepolisian mengalami cedera selama insiden ini. Dengan situasi yang kian menegangkan, jelas bahwa pelanggaran terhadap ketertiban umum telah terjadi, namun pertanyaan tetap muncul: bagaimana pemerintah bisa mengambil langkah yang lebih responsif terhadap keluhan warga?
Situasi ini menggambarkan perlunya dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Respon negatif masyarakat bukanlah semata-mata tentang kebijakan yang diambil, tetapi juga tentang bagaimana pemimpin merespons keluhan dan kepedihan yang dialami oleh rakyatnya.